Jokowi Bicara Kampanye dan Netralitas Presiden: Batasan yang Tidak Boleh Dilanggar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyatakan bahwa seorang Presiden memiliki hak untuk melakukan kampanye selama pemilu berlangsung. Tak hanya itu, Jokowi juga mengakui bahwa seorang Presiden dapat memihak pada pasangan calon tertentu, menggarisbawahi perannya sebagai pejabat politik selain pejabat publik.

Dalam keterangannya, Jokowi menegaskan bahwa meskipun merupakan pejabat publik dan politik, Presiden tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. “Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Untuk menghindari konflik kepentingan, Jokowi menekankan pentingnya untuk tidak menggunakan fasilitas negara selama berkampanye. Ketika ditanya apakah ia akan memanfaatkan kesempatan berkampanye, Jokowi hanya menyatakan, “Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara,” tanpa memberikan jawaban pasti.

Terkait pertanyaan apakah Jokowi sudah memihak pada pasangan calon tertentu, presiden malah membalikkan pertanyaan kepada awak media, sambil tertawa kecil. “Itu yang saya mau tanya, memihak ndak,” kata Jokowi.

Namun, pernyataan Jokowi terlihat berbeda dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang sebelumnya menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan bersikap netral dalam Pemilu 2024. Moeldoko menekankan bahwa Jokowi tidak akan memihak pada pihak manapun selama pemilu berlangsung.

Moeldoko menunjukkan bukti netralitas Jokowi dengan menyatakan, “Ya beliau selalu berbicara dengan kita netral.” Dia menambahkan bahwa pelayanan publik tetap diberikan tanpa memandang paslon nomor urut 1, 2, atau 3, serta tidak ada perbedaan sikap terhadap pasangan calon tertentu dalam sidang kabinet.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, sebelumnya juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk tetap netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, netralitas adalah bagian dari integritas seorang presiden dan sumpah jabatan yang harus dijaga.

Dengan demikian, Jokowi mengajak semua pihak untuk menilai sikapnya secara utuh dan jernih selama pemilu ini. “Jadi jangan melihat hal-hal dari kacamata subjektivitas… Kalau subjektif yang memperlakukan sebagai subjektif ya sulit. Melihat secara utuh. Tapi kalau melihatnya secara jernih dari tataran umumnya ya itu yang berlaku,” kata Jokowi. (republika)

Share: